Kawal Anggaran 2026, Tia Fitriani Evaluasi Pelayanan Publik dan Pembangunan di Kabupaten Bandung
SOREANG — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, mengadakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di RM Ciwaru, Soreang, Kabupaten Bandung.
Dalam pengawasan ini menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan sekaligus menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan di daerah pemilihan.
Turut hadir dalam forum tersebut Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi NasDem H. Toni Permana, S.H., jajaran pengurus DPC Partai NasDem, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Tia Fitriani menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak sebatas meninjau aspek administratif semata, melainkan memastikan bahwa setiap anggaran dan program pemerintah daerah dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.
“Pengawasan ini adalah bagian dari tanggung jawab kami di DPRD Jawa Barat. Kami ingin memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, transparan, serta menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Tia Fitriani di sela-sela kegiatan.
Ia menyoroti bahwa meski Kabupaten Bandung memiliki potensi daerah yang besar, sejumlah tantangan dasar masih memerlukan penanganan serius. Di antaranya perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, keberhasilan program pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana, melainkan dari sejauh mana dampaknya dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
“Masukan dan keluhan yang disampaikan warga dalam forum ini akan kami jadikan bahan evaluasi dan rekomendasi konstruktif bagi Pemprov Jawa Barat, agar kebijakan yang dirumuskan lebih berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, hadirnya legislator tingkat kabupaten bersama struktur partai NasDem memperkuat koordinasi dan konsolidasi politik secara berjenjang, sehingga penyampaian aspirasi masyarakat dari tingkat daerah hingga provinsi dapat berjalan sinergis.
Ia berharap kegiatan pengawasan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan mampu melahirkan solusi konkret atas berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat secara keseluruhan. (Atepku)
