Ternate — Target cetak sawah seluas 10.000 hektar dari Pemerintah Pusat bagi Provinsi Maluku Utara (Malut) menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah, khususnya wilayah yang memiliki kawasan transmigrasi. Namun, hingga kini capaian target tersebut baru terealisasi sekitar 1.900 hektar.
”Peluang pembukaan sawah baru masih sangat terbuka lebar jika kita mampu mengoptimalkan lahan-lahan transmigrasi yang belum produktif,” tegas Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kementrans bersama Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten setempat di Kota Ternate, Jumat (21/8/2026).
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pemprov Malut Samsuddin Abdul Kadir, para Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta para Sekda dari Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai.
”Jika pemerintah daerah berkomitmen membuka lahan baru, Kementrans siap mengoordinasikannya lebih lanjut dengan Kementerian Pertanian,” lanjut Viva Yoga.
Langkah percepatan cetak sawah ini bertujuan meningkatkan produksi beras lokal, memperkuat kesejahteraan para transmigran dan petani setempat, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dengan menyerap tenaga kerja lokal.
Dalam forum tersebut, jajaran Pemprov dan Pemkab menyampaikan sejumlah tantangan di lapangan, seperti kendala sistem irigasi, dampak limbah pertambangan, hingga potensi banjir. Kondisi ini membuat pasokan beras domestik belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Malut, sehingga sebagian besar komoditas bahan pokok—terutama di Ternate—masih bergantung pada pasokan luar daerah.
Viva Yoga menegaskan pentingnya perluasan lahan sawah di luar Pulau Jawa mengingat tingginya alih fungsi lahan pertanian di Jawa yang mencapai 100.000 hektar per tahun untuk pembangunan permukiman, pabrik, dan infrastruktur. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa pembukaan sawah baru wajib ditopang infrastruktur pendukung yang memadai.
”Cetak sawah harus berjalan sejajar dengan pembangunan saluran irigasi, bendungan, dan penyediaan sumber air,” tegasnya. Untuk mendukung hal tersebut, Kementrans bersinergi secara lintas sektor bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kemendikdasmen, dan Kementerian Kesehatan.
Sekda Pemprov Malut, Samsuddin Abdul Kadir, menyambut baik langkah progresif Kementrans. Ia menilai rakor ini sangat efektif karena aspirasi daerah dapat diserap langsung oleh Wamen.
”Program transmigrasi memberi kontribusi nyata bagi Malut dalam memproduksi beras mandiri. Kehadiran para transmigran juga memberikan transfer pengetahuan teknik bersawah kepada masyarakat lokal. Kami optimistis Malut dapat memenuhi kebutuhan pangan mandiri sekaligus menopang swasembada pangan nasional,” tutup Samsuddin. (Atepku)
