JAKARTA — Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menegaskan bahwa program transmigrasi tidak hanya berfokus pada kawasan dan para transmigran, tetapi juga berkomitmen memberdayakan masyarakat lokal. Pendekatan ini bertujuan memicu interaksi, komunikasi, dan integrasi sosial yang harmonis di lapangan.
“Kemarin saya menerima kunjungan Wali Kota Subulussalam, Aceh, yang menceritakan bahwa interaksi antara warga transmigran dan warga lokal di sana berjalan sangat rukun,” ujar Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, saat menjadi narasumber dalam program televisi di kawasan Mampang, Jakarta, (13/8/2026).
Keberhasilan integrasi dan dampak ekonomi yang nyata membuat program ini makin diminati daerah. Terbukti, sebanyak 61 proposal dari berbagai bupati telah masuk ke Kementrans untuk mengajukan pembukaan kawasan transmigrasi baru. Kawasan yang dulunya terisolasi atau tak berpenghuni kini disulap menjadi wilayah produktif dengan berbagai komoditas unggulan.
Potensi daerah yang dikembangkan sangat beragam, mulai dari padi, kelapa sawit, kakao, durian, cengkih, kopi, hingga sektor perikanan dan pariwisata. Produk-produk unggulan dari kawasan transmigrasi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan nasional, tetapi beberapa di antaranya sudah menembus pasar ekspor.
Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Kementrans menggandeng 10 perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, seperti UI, IPB, ITB, Unpad, UGM, Undip, ITS, Unair, UB, dan Unhas. Melalui kolaborasi ini, dibentuk Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 yang diterjunkan langsung ke lapangan.
Sebanyak 1.476 anggota TEP 2026 yang terdiri dari 39 guru besar, 158 doktor, 263 magister, dan 1.016 sarjana dikirim ke 53 kawasan transmigrasi. Tim ini bertugas merealisasikan hasil riset tahun sebelumnya menjadi model kerja praktis untuk mendorong komoditas lokal.
Langkah strategis tersebut diharapkan dapat memicu industrialisasi dalam berbagai skala di kawasan transmigrasi. Selain menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, program ini diyakini mampu membuka lapangan kerja luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Atepku)
