KOTA BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting sebagai bagian dari penguatan Gerakan Cegah Stunting. Langkah ini menjadi strategi baru Pemkot Bandung dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan lintas sektor, mulai dari perangkat daerah, pemerintah kewilayahan, hingga masyarakat.
Peluncuran program tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, didampingi Ketua TP Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan, di Yess Coffee, Kota Bandung, Rabu (15/7/2026).
Dalam sambutannya, Farhan menegaskan bahwa stunting tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan kekurangan asupan gizi. Tingginya angka stunting merupakan persoalan sistemik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan.
“Stunting bukan hanya masalah ASI atau pemberian makanan tambahan. Ini persoalan yang sangat sistemik. Jika ingin menurunkan angka stunting, kita tidak hanya membenahi gizinya, tetapi juga lingkungan, sanitasi, kualitas air, dan seluruh faktor yang memengaruhinya,” ujar Farhan.
Soroti Sanitasi Layak dan Kualitas Udara
Merujuk data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Bandung saat ini masih berada di angka 22,8 persen. Angka tersebut masih berada di atas target nasional sebesar 16 persen.
Farhan menilai kondisi ini harus menjadi alarm bagi jajarannya untuk bekerja lebih keras, terbuka, dan tidak menutup mata terhadap realitas di lapangan.
“Jika kita menyangkal sedang bermasalah, solusi akan semakin jauh. Kita harus berani mengakui kondisi ini agar bisa mencari jalan keluar bersama,” tuturnya.
Farhan menjelaskan bahwa persoalan stunting di Bandung bukan dipicu oleh kelangkaan pangan. Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung justru mendapat pasokan pangan melimpah dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia.
Ia kemudian menunjuk beberapa faktor krusial yang diduga kuat berkontribusi pada angka stunting, seperti kualitas udara yang buruk, sanitasi yang belum memadai, serta kualitas sumber air bersih. Data kewilayahan menunjukkan sekitar 27 persen rumah di Kota Bandung belum memiliki septic tank layak, sehingga memicu potensi buang air besar sembarangan (BABS).
“Persoalan sanitasi seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan saja. Ini membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah karena sifatnya lintas sektor,” tegas Farhan.
Strategi Berbasis Data dan Intervensi Kewilayahan
Guna mengurai masalah tersebut, Farhan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan lurah untuk segera memetakan masalah spesifik di wilayah masing-masing.
“Kewilayahan adalah garda terdepan. Ada wilayah yang tantangannya banjir, ada yang sanitasi, ada yang kualitas air. Semua harus dipetakan agar intervensinya tepat sasaran,” pintanya.
Beberapa langkah teknis yang ditekankan Wali Kota meliputi:
Dapur Dahshat: Meminta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengoptimalkan fasilitas ini di setiap kelurahan sebagai pusat pengolahan makanan bergizi bagi kelompok rentan.
Uji Kualitas Air: Menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) untuk memetakan kualitas air sungai, termasuk menguji kandungan bakteri Escherichia coli (E. coli) di Sungai Cikapundung sebagai acuan kebijakan kesehatan lingkungan.
Evaluasi Berkala: Menargetkan laporan perkembangan penanganan stunting setiap Senin ketiga setiap bulannya agar progres berjalan terukur.
Revitalisasi Peran Posyandu dan Integrasi Sistem
Ketua TP Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan, menambahkan bahwa pencegahan stunting harus diintervensi sejak dini, mulai dari fase remaja putri hingga anak memasuki usia balita. Stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak dan produktivitas anak di masa depan.
Aryatri menjelaskan, saat ini Posyandu di Bandung telah bertransformasi menjadi Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024.
“Di Kota Bandung saat ini terdapat 2.004 Posyandu, dengan 2.003 di antaranya aktif dan didukung oleh 14.797 kader sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Kami mengapresiasi program ini karena mampu mengintegrasikan program yang tadinya parsial menjadi satu sistem pendampingan yang terpadu,” urai Aryatri.
Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, memastikan bahwa program ini akan dikawal lewat pemantauan ketat berbasis data riil (by name by address) dari Puskesmas yang disalurkan rutin kepada para lurah setiap bulan.
“Apabila pemberian makanan tambahan belum menunjukkan perbaikan pada balita sasaran, kasus tersebut akan langsung dibahas dalam lokakarya mini tingkat kecamatan untuk dicarikan solusi lanjutannya. Melalui kolaborasi yang kuat ini, kami optimistis Kota Bandung mampu mewujudkan Zero New Stunting,” pungkas Sony.
