Perbaiki Jalan dan Tolak Bank Emok, Bupati KDS Gelontorkan Program Unggulan di Desa Sukamulya
KUTAWARINGIN, KAB. BANDUNG – Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS), menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. Hal tersebut disampaikan KDS saat meninjau langsung wilayah perbatasan dan bersilaturahmi dengan warga di Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, usai agenda Jumat Keliling, Jumat (21/8/2026).
Dalam peninjauan tersebut, KDS mengecek langsung kondisi ruas jalan Kertawangi sepanjang sekitar 3 kilometer yang menghubungkan Desa Sukamulya, Kabupaten Bandung, dengan Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Ia telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk segera menghitung kebutuhan anggaran perbaikan, baik melalui pengaspalan maupun betonisasi, serta pelebaran jalan agar mobilitas warga lebih nyaman.
”Saya minta Dinas PUTR segera mengukur dan menghitung kebutuhannya agar dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan,” ujar KDS. Selain itu, Dinas Perhubungan juga diminta melengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU) guna menjamin keamanan pengguna jalan pada malam hari.
Di bidang kesejahteraan sosial, KDS mengumumkan penambahan 20 unit program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) khusus untuk Desa Sukamulya, sebagai bagian dari target 5.000 unit Rutilahu se-Kabupaten Bandung tahun ini.
Pada sektor pendidikan dan keagamaan, Pemkab Bandung memastikan kelanjutan program Beasiswa Ti Bupati (BESTI) serta insentif Guru Mengaji senilai Rp109 miliar per tahun untuk membentuk generasi berakhlakul karimah. KDS juga mengimbau perangkat desa untuk mencegah pernikahan dini serta menekan angka anak putus sekolah.
Guna melindungi warga dari jeratan pinjaman ilegal atau bank emok, KDS turut mendorong pemanfaatan program Pinjaman Modal Bergulir Tanpa Bunga dan Tanpa Jaminan melalui BPR Kertaraharja, dengan plafon bertahap dari Rp2 juta hingga Rp10 juta.
Menutup arahannya, KDS mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) demi mendukung kesinambungan pembiayaan pembangunan daerah.(Atepku)
