KABUPATEN BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diukur dari jumlah dapur yang beroperasi maupun penerima manfaat, tetapi juga kualitas penyelenggaraan, keamanan pangan, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, saat membuka Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Moh. Toha, Soreang, Selasa (28/7/2026).
Dalam arahannya, Ali menyampaikan apresiasi kepada unsur Forkopimda, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra kerja, serta seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Bandung. Menurutnya, MBG merupakan program strategis nasional yang menjadi investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Jika kita ingin siap menuju Indonesia Emas 2045, kualitas SDM harus dipersiapkan sejak sekarang. Program MBG menjadi salah satu ikhtiar nyata untuk mewujudkan hal tersebut,” ujar Ali.
Wabup menambahkan, dampak Program MBG tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga mendorong perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Di Kabupaten Bandung, terdapat sekitar 550 titik dapur SPPG yang telah dan akan beroperasi. Dengan kebutuhan sekitar 50 tenaga kerja per dapur, program ini diperkirakan mampu menyerap lebih dari 22 ribu tenaga kerja lokal.
“Program ini bukan sekadar memberi makan. Ada multiplier effect yang besar, mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga bergeraknya roda perekonomian masyarakat,” ungkapnya.
Ali memaparkan, Kabupaten Bandung memiliki sekitar 1,25 juta penerima manfaat MBG yang terdiri atas peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini diharapkan sekaligus mengakselerasi penurunan angka stunting melalui pemenuhan gizi seimbang.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa besarnya cakupan program harus diimbangi dengan kontrol kualitas. Seluruh kepala SPPG dan mitra diminta menjadikan kebersihan, keamanan pangan, serta higienitas dapur sebagai prioritas utama.
“Bagus tidak harus mewah. Yang terpenting bersih, rapi, steril, dan higienis. Kualitas harus menjadi perhatian utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain menjaga mutu makanan, Ali mendorong para penyelenggara untuk berinovasi dalam mekanisme distribusi tanpa melanggar ketentuan pokok. Langkah sederhana seperti penggunaan segel pada wadah makanan dan penyediaan petunjuk penanganan dianggap efektif meningkatkan keamanan pangan.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antara kepala SPPG, mitra, koordinator wilayah, camat, hingga Satgas Percepatan MBG Kabupaten Bandung. Semua pihak diimbau menghilangkan ego sektoral demi kelancaran program.
“Program sebesar ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kuncinya adalah komunikasi, koordinasi, dan saling mendukung,” tambahnya.
Guna menggerakkan ekonomi lokal, Ali mengajak penyelenggara mengutamakan pasokan bahan pangan dari UMKM, petani, peternak, dan produsen lokal sesuai aturan yang berlaku.
Mengakhiri arahannya, Ali menegaskan bahwa rapat koordinasi ini tidak boleh sebatas seremonial. Evaluasi berkala dan penguatan koordinasi di lapangan harus terus dilakukan agar program berjalan optimal, aman, dan tepat sasaran. (Aku)
